Bela Negara dan Cinta Tanah Air

Prakata

Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa serta dalam upayanya mencari penghidupan. Ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut, sedangkan secara non-fisik konsep ini diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Bela Negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara.

Di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-undang. Diantaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dasar hukum bela negara di Indonesia di atur dalam UUD 1945 pasal 30 dimana Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain pada pasal 30, dasar hukum bela negara di Indonesia juga diatur dalam :

1.       Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

Berisikan tentang wawasan nusantara dan keamanan nasional terkandunf di dalamnya termasuk cara mengatasi ancaman yang mungkin terjadi.

2.       Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

UU ini merupakan UU pertama yang membahas mengenai peran serta rakyat dalam rangka bela negara. UU No. 29 Tahun 1954 disahkan pada masa demokrasi parlementer dan di dalamnya berisi mengenai kehormatan warga negara adalah dengan turut serta dalam upaya pertahanan negara. maksud dari pertahanan negara adalah membela kemerdekaan negara dan daerahnya.

3.       Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI

Disini dengan jelas disebutkan apa itu arti dari pertahanan keamanan negara, bela negara, upaya bela negara, perlawanan rakyat semesta, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dan lain sebagainya. Undang-undang ini juga mempertegas pentingnya peran rakyat di dalam mempertahankan kedaulatan negara. pemerintah diwajibkan oleh undang-undang ini untuk mendidik rakyatnya agar senantiasa siap melakukan upaya bela negara.

4.       Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI

Tap MPR No. VI tahun 2000 ini menjadikan ABRI terbagi dua, yaitu TNI dan Polri. Ditegaskan pula bahwa TNI ialah alat negara untuk pertahanan negara, sedangkan Polri adalah alat negara untuk memelihara keamanan negara. Di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, TNI dan Polri harus saling bekerja sama dan saling membantu.

5.       Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI

Disebutkan tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta menyelenggarakan wajib negara bagi WNI.

6.       Amandemen UUD ’45 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3

Perubahan UUD NKRI 1945 pasal seperti tersebut di atas menghasilkan suatu ketentuan yang harus diikuti atau hak dan kewajiban warga negara. secara khususnya, pasal 27 ayat (3) mengatur mengenai kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya bela negara. sebagai tambahan, di dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan melalui sistem semesta.

7.       Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang ini mengatur lebih lanjut mengenai upaya bela negara dalam konteks terdapat ancaman dari luar negeri yang mengancam kemerdekaan Indonesia.

Unsur-Unsur Bela Negara di Indonesia

1.       Cinta Tanah Air

2.       Kesadaran Berbangsa & bernegara

3.       Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara

4.       Rela berkorban untuk bangsa & negara

5.       Memiliki kemampuan awal bela negara

Fungsi dan Tujuan Bela Negara

1.       Menjaga negara dari segala ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.       Mempertahankan utuhnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak ada wilayah yang menginginkan dirinya lepas dari NKRI.

3.       Mewujudkan salah satu kewajiban setiap warga negara Indonesia

4.       Perwujudan dari panggilan sejarah Indonesia yaitu membela negara

5.       Mempertahankan kedaulatan negara sehingga kelangsungan hidup bangsa dan negara senantiasa terjaga tegaknya.

6.       Melestarikan semua budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Hal ini penting karena kekayaan budaya Indonesia begitu melimpah dan sangat perlu untuk dijaga.

7.       Mewujudkan bakti yang terbaik bagi negara dan bangsa Indonesia.

8.       Menjaga keberadaan identitas dan harga diri bangsa dan negara Indonesia.

Manfaat Bela Negara

1.       Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.

2.       Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.

3.       Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok.

4.       Membentuk Iman dan Taqwa pada Agama yang dianut oleh individu

5.       Membentuk sikap disiplin waktu,aktivitas,dan pengaturan kegiatan lain.

6.       Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

7.       Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.

Contoh Bela Negara

1.       Mematuhi peraturan hukum yang berlaku (lingkungan negara)

2.       Membayar pajak tepat pada waktunya (lingkungan negara)

3.       Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga (lingkungan keluarga)

4.       Membentuk keluarga yang sadar hukum (lingkungan keluarga)

5.       Menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam masyarakat (lingkungan masyarakat)

6.       Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama (lingkungan masyarakat)

7.       Meningkatkan iman dan takwa dan iptek (lingkungan sekolah)

8.       Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah (lingkungan sekolah)

Kesimpulan

Bela Negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kaelan dam Achmad Zubaidi,1 Bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara.

Ardiasho Fadhilla / 191910301094

Wawasan Nusantara

Kemunculan konsep dan pemikiran wawasan nusantara disebabkan banyak hal diantaranya adalah geografis, geopolitik, geostrategi, historis dan yuridis formal. Jadi, wawasan nusantara bukan muncul begitu saja sejak setelah Indonesia merdeka karena memang konsep dan pemikiran ini sudah dirancang sedemikian rupa untuk memberi pengertian bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Kekayaan alam Indonesia yang lainnya adalah flora dan fauna yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. beberapa flora dan fauna tersebut ada yang bersifat endemik, sehingga hanya ada dan hidup di suatu tempat saja di Indonesia. Oleh sebab itu, ada flora dan fauna yang keberadaannya dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah karena jumlahnya yang terbatas, bahkan semakin sedikit.

Sejak saat itu nilai-nilai persatuan mulai muncul hingga kemudian masa kolonialisme itu membuat rasa persatuan dan kesatuan menjadi lebih erat. Bukan hanya terjadi di kalangan tertentu saja namun juga berbagai kelompok, suku, dan semua lapisan masyarakat Indonesia. Penguatan nilai persatuan bertujuan untuk melawan kolonialisme bangsa Eropa yang ada di beberapa wilayah di Indonesia.

A.  Definisi

a.    Arti Wawasan Nusantara Menurut KBBI

Pengertian wawasan nusantara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pandangan atau anggapan bahwa nusantara adalah kepulauan yang merupakan suatu kesatuan, termasuk semua laut dan selatnya.

b.    Arti Wawasan Nusantara Secara Etimologis

Secara etimologis, pengertian wawasan nusantara diambil dari dua kata, yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dari bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Sedangkan nusantara berasal dari dua kata yakni nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, serta antara yang berarti letak antara dua benua dan dua samudera.

Maka definisi wawasan nusantara menurut bahasa adalah cara pandang dan sikap yang menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan bangsa Indonesia.

c.    Definisi Wawasan Nusantara Secara Umum

Pengertian wawasan nusantara secara umum adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaanya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

d.    Menurut Prof. Dr. Wan Usman (2000)

Pengertian wawasan nusantara menurut Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia perihal diri sendiri dan tanah airnya sebagai kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang amat beragam.

e.    Menurut Munadjat Danusaputro (1981)

Arti wawasan nusantara menurut Munadjat Danusaputroo adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta pemekarannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas nusantara.

f.     Menurut Samsul Wahidin (2010)

Definisi wawasan nusantara adalah cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, bertindak, berpikir dan bertingkah laku bagi Bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses-proses psikologis, sosiokultural dalam arti yang luas dengan aspek-aspek asta grata.

g.    Menurut Srijanti (2009)

Wawasan nusantara didefinisikan sebagai sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya yang bhineka, dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

h.    Menurut Noor Ms Bakry (1996)

Wawasan nusantara diartikan sebagai sebuah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya juga harus sesuai dengan ide nasional Pancasila, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa

i.     Menurut M. Panggabean (1979)

Pengertian wawasan nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi dan kemungkinan strategik yang tersedia.

j.     Menurut Sumarsono (2002)

Definisi wawasan nusantara menurut Sumarsono adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

k.    Menurut Sukrama (1996)

Menurut Sukrama, arti wawasan nusantara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional

l.     Menurut Winarno (2011)

Pengertian wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

m.  Menurut Akhadiah MK (1997)

Arti wawasan nusantara menurut Akhadiah adalah cara pandang Bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa.

n.    Menurut Srijanti, Kaelan, dan Achmad Zubaidi (2007)

Pengertian wawasan nusantara secara umum adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya.

o.    Menurut LEMHANAS (1992)

LEMHANAS atau Lembaga Pertahanan Nasional mengungkapkan bahwa definisi wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang bermacam-macam dan nilainya strategis dengan mengedepankan persatuan serta kesatuan bangsa dan wilayah bernegar guna mencapai tujuan nasional.

p.    Menurut Tap MPR Tahun 1993 dan 1998 (GBHN)

Menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998, apa yang dimaksud wawasan nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dengan mengedepankan persatuan dan juga kesatuan bangsa, wilayah dalam menjalankan kehidupan di masyarakat, berbangsa, bernegara demi mencapai suatu tujuan nasional.

B.  Hakekat dari Wawasan Nusantara

Dalam hal ini hakikat dari wawasan nusantara ini ialah sebuah keutuhan nusantara di dalam arti ialah cara pandang yang menyeluruh di dalam ruang lingkup nusantara yakni demi kepentingan bangsa serta negara.Seluruh masyarakat Indonesia, baik pejabat pemerintah serta warga, harus berpikir, bersikap, dan juga bertindak untuk kepentingan bangsa serta negara Indonesia. Seluruh produk yang dibuat oleh lembaga negara berada di dalam ruang lingkup serta kepentingan Indonesia tanpa mengesampingkan kepentingan wilayah, golongan, serta individu.

Jadi, hakikat wawasan nusantara ini ialah keutuhan serta kesatuan wilayah nasional, atau persatuan bangsa serta wilayah. Di dalam  Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut  juga disebutkan bahwa hakikat dari wawasan nusantara ini diwujudkan dengan pernyataan bahwa kepulauan nusantara ialah sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.

C.  Dasar hukum

a.    Tap MPR. No. IV/MPR/1973 pada tanggal 22 maret 1973

b.    Tap MPR. No IV/1978/22/Maret/1978/ tentang GBHN

c.    Tap MPR. No. II/MPR/1983/12/Maret/1983

D.  Latar Belakang

a.    Falsafah pancasila

Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nusantara. Nilai-nilai tersebut adalah Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing.

Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

b.    Aspek kewilayahan nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

c.    Aspek sosial budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda - beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya.

d.    Aspek sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.[4] Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri.[4] Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

E.  Asas Wawasan Nusantara

Asas wawasan nusantara ini ialah kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat demi untuk melestarikan perdamaian serta keseimbangan di Indonesia dengan secara keseluruhan.

a.    Tujuan dan Kepentingan yang Sama

Masyarakat Indonesia ini mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama di bumi pertiwi ini. Salah satu contohnya bisa atau dapat kita lihat saat seluruh rakyat Indonesia menginginkan kemerdekaan serta melakukan perjuangan bersama-sama melawan penjajah.

b.    Kesetiaan

Kesetiaan ini ialah asas wawasan nusantara yang menjadi tonggak utama untuk menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Kesetiaan bisa atau dapat diwujudkan dengan melaksanakan segala macam kegiatan sesuai aturan serta bertujuan demi kemajuan bangsa dan negara.

c.    Kejujuran

Kebenaran serta kejujuran di dalam berpikir serta bertindak merupakan asas wawasan nusantara yang sangat penting. Keberanian di dalam berpikir dan juga bertindak sesuai fakta serta kenyataan sesuai ketentuan dilaksanakan demi terciptanya kemajuan.

d.    Solidaritas

Sikap solidaritas ini merupakan suatu bentuk dari kepedulian terhadap orang lain, mau untuk berbagi serta juga berkorban untuk kepentingan yang lebih baik dan besar. Sikap ini juga seharusnya dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia itu tanpa harus menghilangkan ciri serta juga karakter budaya masing-masing.

e.    Keadilan

Seluruh elemen masyarakat ini mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan di dalam segala macam aspek kehidupan bernegara, baik itu secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial.

f.     Kerja Sama

Kesadaran akan tujuan serta kepentingan bersama ini akan menimbulkan kerjasama serta koordinasi antar elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi ini dilakanakan dengan berdasarkan atas kesetaraan untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan bersama.

F.   Unsur Dasar Wawasan Nusantara 

a.    Wadah

Merupakan sebuah wadah dari  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keaneka ragaman suku bangsa dan  budaya.

b.    Isi

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

c.    Tata laku

Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah.

G.  Implementasi Wawasan Nusantara

a.    Bidang Politik

Yaitu dengan menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang tentang pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Selain itu kita juga harus mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negera.

b.    Bidang Ekonomi

Dengan berusaha memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki dengan sebaik mungkin serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c.    Kehidupan Budaya dan Sosial

Mengembangkan budaya Indonesia dengan melestarikan kekayaan Indonesia. caranya dengan menjadikan kegiatan pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan daerah. Seperti pelestarian budaya, cagar budaya, dan museum.

Mengembangkan kehidupan bangsa dan negara yang serasi antara masyarakat dari budaya, daerah, dan status sosial yang berbeda. Contohnya dengan adanya pemerataan pendidikan di semua daerah serta program wajib belajar bagi daerah tertinggal.

d.    Bidang Ketahanan Keamanan

          Yaitu dengan senantiasa menumbuhkan rasa cinta tanah air serta membentuk sikap rela membela tanah air.

    Kesimpulan  

          Jadi, pentingnya wawasan nusantara sangatlah berguna dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Dengan wawasan nusantara, kita dapat mengenali beragam kekayaan yang ada di Indonesia, baik berupa kekayaan alam, budaya, dll. Dengan berpedoman terhadap wawasan nusantara kita maka akan saling mengenal jati diri bangsa kita sendiri serta turut menjaga persatuan dan kesatuan tanpa adanya jarak antar kebudayaan, agama, serta suku antar daerah lain.

Oleh : Ardiasho Fadhilla / 191910301094

Otonomi Daerah

A.   Definisi Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.22 Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B.   Pendapat Otonomi Daerah Menurut para Ahli

Philip Mahwood

Otonomi daerah ialah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan pemerintah guna untuk mengalokasikan sumber material yang sifatnya substansi berkenaan dengan fungsi yang berbeda

F. Sugeng Istianto

Mengartikan Otonomi Daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Ateng Syarifuddin

Mengemukakan bahwa Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan (tidak terikat atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu).

Syarif Saleh

Berpendapat bahwa Otonomi Daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah piusat.

Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara dan secara informal berada di luar pemerintah pusat

C.   Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia

Warisan Kolonial

Pada tahun 1903, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblaad No. 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian staatblaad ini deperkuat dengan Staatblaad No. 137/1905 dan S. 181/1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S. 216/1922. Dalam ketentuan ini dibentuk sejumlah provincie, regentschap, stadsgemeente, dan groepmeneenschap yang semuanya menggantikan locale ressort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat (zelfbestuurende landschappen).

Masa Pendudukan Jepang

Ketika menjalar PD II Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur mulai Korea Utara ke Daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatra. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, AS di Filipina, serta Belanda di Daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar tiga setengah tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang (Osamu Seire) No. 27/1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masa Kemerdekaan

1.    Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945

2.    Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

3.    Periode Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

4.    Periode Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959

5.    Periode Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965

6.    Periode Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

7.    Periode Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

8.    Periode Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

D.   Nilai dasar otonomi daerah

Dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah (2007) karya Syamsuddin Haris, otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yaitu:

Kebebasan

Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.

Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.

Efektivas dan efisiensi

Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan

E.   Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini bersifat mandiri dan bebas. Pemerintah bebas dan mandiri untuk membuat peraturan bagi wilayahnya. Namun harus tetap mempertanggungjawabkannya dihadapan Negara dan pemerintah pusat . Selain tujuan diatas, masih terdapat beberapa point sebagai tujuan dari otonomi daerah, yakni sebagai berikut:

1.    Distribusi regional yang merata dan adil

2.    Peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik

3.    Adanya sebuah keadilan secara nasional

4.    Adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis

5.    Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antardaerah terhadap integritas Republik Indonesia.

6.    Mendorong pemberdayaan masyarakat

7.    Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD

F.   Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi

Adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus Urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom.

Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Asas tugas pembantuan

Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

G.   Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi Luas

Pemberian kewenangan seluas-luasnya kepada daerah dari pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.

Otonomi Nyata

Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah

Otonomi Bertanggung Jawab

Pemerintahan diselenggarakan sejalan dengan tujuan dan maksud mengapa otonomi diberikan. Yaitu memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan NKRI.

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab artinya bahwa otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

Otonomi yang dinamis

Prinsip otonomi yang dinamis artinya bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak tetap, tetapi dapat berubah. Perubahan pelaksanaan otonomi daerah ini bisa bertambah dan berkurang

Otonomi yang serasi

Prinsip otonomi yang serasi artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah tetap dijaga keseimbangan antara daerah dengan pemerintah daerah lainnya

H.   Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu:

1.    Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.

2.    Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

3.    Mengembangkan kehidupan demokrasi Mewujudkan keadilan dan pemerataan

4.    Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan Menyediakan fasilitas kesehatan

5.    Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak

6.    Mengembangkan sistem jaminan sosial

7.    Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

8.    Melestarikan lingkungan hidup 

9.    Mengolah administrasi kependudukan melestarikan nilai sosial budaya Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh : Ardiasho Fadhilla / 191910301094